Penderitaan Rohingya Yang Tiada Akhir

Kasus kekerasan dan diskriminatif yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar terus menuai perhatian dunia. Pemerintah Myanmar pun seakan tak peduli dengan kasus ini sehingga mengakibatkan tak kurang dari ribuan orang telah menjadi korban pembunuhan oleh kelompok orang yang didukung militer Myanmar.

Malah yang sungguh saya tidak percaya ketika pemerintah pimpinan Presiden Thein Sein berdalih di dalam sebuah media seperti dilansir Inilah.com, bahwa mereka bukanlah warga Myanmar sehingga layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ketika mendapatkan tekanan dari dunia, Myanmar berdalih bahwa pihaknya tidak diskriminatif dan kehadiran etnis lain bukan masalah.

Tidak hanya itu, beberapa alasan pun ia dalihkan seperti pemerintah Myanmar mau mengakui Rohingya sebagia warganya tapi hanya kepada mereka yang sudah berdiam di wilayah itu sebelum kemerdekaan tahun 1948. Kini persoalannya, siapa yang bisa menunjukkan seseorang sudah berdiam di sana sebelum 1948 karena selama ini tidak ada catatan mengenai status mereka, meskipun sebenarnya mereka sudah berada di sana sebelum tahun tersebut.

Menurut Wikipedia, Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakan beragam islam di negara bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Populasi Rohingya terkonsentrasi di dua kota utara negara bagian Rakhine (sebelumnya disebut Arakan). Berdasarkan catatan sejarah, keberadaan mereka berawal dari kehadiran pedagang Arab Muslim yang berdiam di sana pada abad ke-7.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Myanmar, warga negara Myanmar adalah mereka yang sudah berdiam di wilayah itu sebelum tahun 1948. Sedangkan bagi mereka yang datang setelah tahun itu maka dikatakan penduduk haram. Undang-undang ini lah yang dijadikan siasat oleh Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya.

Kelompok masyarakat yang mayoritas beragama Budha enggan menerima mereka dan memperlakukan Rohingya dengan buruk. Pembantaian dilakukan oleh kelompok yang mendapat suplai senjata dari militer. Bahkan, sebuah kelompok pelindung hak asasi manusia menyebutkan, aparat keamanan juga terlibat dalam penyerangan yang terjadi sejak Juni 2012.

Kebencian itu pun sudah berlangsung lama seperti diibaratkan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Sementara itu, pemerintah Myanmar seakan tidak peduli dengan masalah ini dan seolah-olah menganggapnya tidak ada. Lalu dimanakah peran PBB sendiri?, masih tegakah mereka melihat nasib manusia dibeginikan terus.

(foto : tempo.co)