Dapatkan berbagai hadiah langsung dengan mengirimkan komentar dan Ceritamu! Ayo cek di sini!

02 September 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

0

Rating Pengguna

0 Votes

1 2 3 4 5

Review

(0 Review)
Tulis Review

Cerita

Lihat Semua
Ciee, PDIP dan Demokrat

Ciee, PDIP dan Demokrat "Mesra" di Momen ini

Criters, jika biasanya kedua partai ini kelihatan selalu “bersiteru” namun tampaknya momen kali ini kedua partai ini terlihat akur. Malahan PDIP dan Partai Demokrat terlihat 'mesra' untuk mendukung Paryono-Diah Shintawati dalam pemilihan Bupati danBaca Selengkapnya ..

Heboh! Beredar Spanduk
PAN Solo : Pembatasan Atribut Kampanye Tidak Sesuai UU Pemilu
sunting

Gak terasa sebentar lagi rakyat Indonesia akan menyambut datangnya pesta demokrasi tahun depan. 2014 disebut-sebut adalah tahunnya politik. Disisa tahun 2013 ini juga partai-partai politik udah saling berlomba-lomba mencari perhatian masyarakat untuk pemenangannya di 2014 mendatang. Mengapa begitu? Karena di tahun depan lah akan diadakan yang namanya pemilu. Ya, pemilihan umum. Pemilu sendiri adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Nah, lembaga yang bakal bertugas "ngurusi" pemilu ini namanya Komisi Pemilihan Umum. Gak cuma pemilu presiden (pilpres), KPU juga mengurusi pilgub (kepala daerah), pileg (untuk anggota dewan) sampai pillur (pemilihan lurah) loh. Jadi, jangan heran kalo dipenghujung akhir tahun 2013 ini udah mulai banyak spanduk-spanduk partai dengan jargon-jargon atau capresnya dan juga calon-calon legislatif. 2014? Pasti bakal lebih banyak lagi spanduk-spanduk kampanye yang bakal bertebaran. 

Eits, kembali ke yang ngurusin pemilu, Komisi Pemilihan Umum, atau yang biasa disingkat KPU, adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Adapun ketua KPU saat ini adalah Husni Kamil Manik. 

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test.

Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Periode :

1999-2001

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

2001-2007

Pada awal 2005, KPU digoyang dengan tuduhan korupsi yang diduga melibatkan beberapa anggotanya, termasuk ketua KPU periode tersebut, Nazaruddin Sjamsuddin.

  • Ketua: Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A.
  • Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D.
  • Drs. Mulyana W. Kusumah
  • Drs. Daan Dimara, MA.
  • Dr. Rusadi Kantaprawira
  • Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD.
  • Drs. Anas Urbaningrum, M.A.
  • Chusnul Mar'iyah, Ph.D.
  • Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J.
  • Dr. Hamid Awaluddin
  • Dra. Valina Singka Subekti, MSi

2007-2012

Selanjutnya setelah 7 (tujuh) peringkat teratas anggota KPU terpilih, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2007. Namun hanya 6 (enam) orang yang dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan pelantikan Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri M.S. tertunda karena sempat terlibat persoalan hukum. Selanjutnya, Syamsulbahri dilantik terpisah pada 27 Maret 2008. , setelah ia dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur.

  • Ketua: Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A., mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
  • Sri Nuryanti, S.IP, M.A., peneliti LIPI.
  • Dra. Endang Sulastri, M.Si., Aktivis perempuan.
  • I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si., Anggota KPU Provinsi Bali.
  • Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
  • Dra. Andi Nurpati, M.Pd., Guru MAN I Model Bandar Lampung.
  • H. Abdul Aziz, M.A., Direktur Ditmapenda, Bagais, Departemen Agama.
  • Prof. Dr. Ir. H Syamsulbahri, MS, Dosen/Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.

Sejak 2012

Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012:

  • Ketua: Husni Kamil Manik, S.P., Anggota KPU Sumatera Barat.
  • Ida Budhiati, S.H., M.H., Ketua KPU Jawa Tengah.
  • Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta.
  • Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Jawa Timur.
  • Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Ketua KPU Jawa Barat.
  • Drs. Hadar Nafis Gumay, Pegiat LSM/Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro).
  • Juri Ardiantoro, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta.

VISI dan MISI

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

  1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

  2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

  3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

  4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

 Tugas dan Kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : 

  1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
  4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
  5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
  6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

  1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Daftar Partai Peserta Pemilu 2014
Tahukah Kamu
  • sunting

    DATA 15 PARTAI PESERTA PEMILU 2014:

     1. Partai NASDEM
    Ketua :Surya Paloh
    Sekjen :Patrice Rio Capella
    Bendahara :Frankie Turtan
    Alamat Kantor DPP : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350
    Telp : 021- 3929801
    Fax :021- 31927288
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 6 Maret 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

    2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    Ketua : H. A. Muhaimin Iskandar
    Sekjen : H. Imam Nahrawi
    Bendahara : H. Bachrudin Nasori
    Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430 
    Telp : 021- 3145328
    Fax : 021- 3145329
    Email : dpp@pkb.or.id
    Website : www.dpp.pkb.or.id
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-25.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 7 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014

    3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Ketua : Luthfi Hasan Ishaaq, MA/Muhammad Anis Matta
    Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo
    Bendahara : Mahfudz Abdurrahman
    Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520 
    Telp : 021- 78842116
    Fax : 021- 78846456
    E-mail : setjen.dpp@pks.or.id
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

    4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    Ketua : Megawati Soekarnoputri
    Sekjen : Tjahjo Kumolo
    Bendahara : Olly Dondokambey
    Alamat Kantor DPP : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610 
    Telp : 021- 7806028, 021- 7806032
    Fax : 021- 7814472
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 29 September 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

    Ketua : H. Aburizal Bakrie
    Sekjen : Idrus Marham
    Bendahara : Drs. Setya Novanto
    Alamat Kantor DPP : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480 
    Telp : 021- 5302222
    Fax : 021- 5303380
    Website : www.partai-golkar.or.id
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015

    6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

    Ketua : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
    Sekjen : H. Ahmad Muzani, S. Sos
    Bendahara : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
    Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54
    Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
    Telp : 021- 7892377, 021- 7801396
    Fax : 021- 7819712
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 23 Juli 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya

    7. Partai Demokrat 

    Ketua : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
    Sekjen : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
    Bendahara : Handoyo Mulyadi
    Alamat Kantor DPP : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat Jakarta 10450 
    Telp : 021- 31907999
    Fax : 021- 31908999
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

    8. Partai Amanat Nasional (PAN)

    Ketua : M. Hatta Rajasa
    Sekjen : Taufik Kurniawan
    Bendahara : Jon Erizal
    Alamat Kantor DPP : Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan 
    Telp : 021- 7975588
    Fax : 021- 7975632
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Pengesahan
    Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    Ketua : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
    Sekjen : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
    Bendahara : Drs. H. Mahmud Yunus
    Alamat Kantor DPP : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310 
    Telp : 021- 31926164
    021- 31936338
    Fax : 021- 3142558
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 4 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015

    10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

    Ketua : H. Wiranto
    Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo
    Bendahara : Bambang Sudjagad
    Alamat Kantor DPP : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330 
    Telp : 021- 3100169
    Fax : 021- 3100174
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 11 Mei 2010 Tentang Pengesahan
    Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015

    11. Partai Damai Aceh (PDA)

    Ketua : Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
    Sekjen : Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
    Bendahara : M.Tahir.S.Sos

    Alamat Kantor DPP : Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36 Banda Aceh 
    Sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-264.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Pengesahan Pendaftaran Sebagai Badan Hukum Partai Damai Aceh

    12. Partai Nasional Aceh (PNA)

    Ketua : Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
    Sekjen : Muharram Idris
    Bendahara : Lukman Age
    Alamat Kantor DPP : Jl. T. Iskandar No. 174
    Lam Glumpang, Ulee Kareng Banda Aceh 
    Telp : (0651) 28282
    Sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-263.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 9
    Juli 2012 Tentang Pengesahan Pendaftaran Sebagai Badan Hukum Partai Nasionali Aceh

    13. Partai Aceh (PA)

    Ketua : Muzakir Manaf
    Sekjen : Mukhlis Basyah
    Bendahara : Hasanuddin Sabon
    Alamat Kantor DPP : Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
    Telp : 0651 - 40750
    Email : dpa_partaiaceh@yahoo.com
    Website : www.partaiaceh.com
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Aceh Nomor : W1-113.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013-2018

    14. Partai Bulan Bintang (PBB)

    Ketua : Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
    Sekjen : B.M. Wibowo, SE, MM
    Bendahara : Sarinandhe Djibran, SH
    Alamat Kantor DPP : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan 
    Telp : 021- 79180734
    Fax : 021- 79180765
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-30.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Pengesahan
    Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 1431-1436 H/2010-2015 M

    15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

    Ketua : Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH 
    Sekjen : Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si 
    Bendahara : Linda Setiawati 
    Alamat Kantor DPP : Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150 
    Telp : 021- 7246174 
    Fax : 021- 7246174

    Email : jkarta2002@yahoo.com
    Website : www.pkp-garuda.or.id
    Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015

  • sunting

    • Masalah terbesar KPU dalam transfer sistem data pemilih (Sidalih) dari daerah ke pusat menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik itu adalah masalah jaringan internet untuk sistem pengiriman via online.
    • Data disabilitas di Pemilu 2004, terdapat 1,6 juta jiwa pemilih. Untuk Pemilu 2014 mendatang, diprediksi mencapai 2,6 juta jiwa. Pemilih dengan kondisi disabilitas merupakan pemilih potensial untuk meningkatkan jumlah pemilih baru. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan berlaku kooperatif terhadap orang berkebutuhan khusus atau disabilitas.
    • Untuk membuat iklan layanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan berbagai kalangan, baik dari publik figur termasuk artis dan tokoh masyarakat. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, upaya pembuatan iklan layanan pemilu dengan melibatkan publik figur, untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait partisipasinya dalam menggunakan hak konstitusinya.
    • Untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih jelas dalam menempatkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditempat-tempat strategis. Demikian dikatakan mantan Komisioener KPU Andi Nurpati usai mengisi diskusi bertajuk "Singkronisasi Daftar Pemilih dan Dapil Caleg" dikantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Andi, saat pelaksanaan pemungutan suara akan terdapat masyarakat yang melakukan perjalan dinas, atau bepergian saat pemungutan suara. Hal itu membuat masyarakat akan kehilangan hak konstitutisionalnya dalam memilih. 
    • Agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan hak konstitusinya untuk memilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempermudah persyaratan bagi para pemilih. Menurut komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, KPU tidak lagi menerapkan sistem kartu pemilih bagi masyarakat. Kata dia, cukup terdaftar saja di daftar Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka masyarakat berhak mendapatkan haknya.
    • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengharapkan Pemilu 2014 mendatang mampu menghasilkan politik yang tidak saja prosedural melainkan secara substansial mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika Pemilu 2014 mampu membawa kondisi politik ke arah substansial, maka diyakini banyak pejabat negara yang dihasilkan melalui pemilu tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas membangun bangsa.
    • Mei 2013, Hasil verifikasi KPU menunjukkan hanya 1.327 bakal caleg yang memenuhi semua persyaratan. Sebanyak 4.701 caleg tidak memenuhi syarat, dan 549 caleg tidak menyertakan berkas.
    • Total bakal caleg yang diterima KPU 6.577 orang, terdiri dari 4.138 laki-laki dan 2.441 perempuan. Berkas yang sudah diterima 6.028, belum diterima 549 berkas. Persentase keterwakilan perempuan sebanyak 38 persen.
    • Partai Demokrat mendominasi caleg bermasalah. Sedangkan Partai NasDem merupakan partai paling bersih atau bebas dari caleg bermasalah korupsi. Kategori caleg yang dianalisis adalah mereka yang disebut terlibat kasus korupsi dan dikategorikan sebagai bermasalah dari segi korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
    • 9 Juni 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara, yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Kerugian tersebut merupakan temuan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008 sampai 2012 yang totalnya mencapai Rp203,9 miliar.

      "Kerugian negara di KPU dalam LKPP tahun 2012 Rp117 juta, sedangkan 2008 sampai 2011 Rp199 miliar. Yang Rp117 itu karena adanya penyimpangan perjalanan dinas," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi.
    • 14 Juni 2013, KPU pernah akui keliru coret caleg Partai Hanura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, pihaknya tak teliti dalam mengumumkan hasil Daftar Caleg Sementara (DCS). Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, keteledoran tersebut terjadi ketika mereka telah mencoret caleg Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar II). Namun, pencoretan tersebut mereka lakukan tidak mengumumkan pada saat 10 Juni 2013, atau pada saat jadwal pengumuman DCS. alasan dicoretnya caleg Hanura dari dapil Jabar II itu dikarenakan ada satu nama calon di dapil itu yang namanya memang mirip perempuan. Sehingga itu yang menjadi salah satu ketidaktelitian KPU dalam melakukan verifikasi.
    • Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditantang untuk bersikap transparan dalam memaparkan dana operasional mereka menjelang Pemilihan Umum 2014. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada partai politik mengingat posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih, saat ini sendiri KPU sedang menyusun peraturan yang menuntut partai politik dan juga caleg untuk mau membuka laporan keuangan mereka selama kampanye.
    • Hingga 18 Juni 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga merampungkan peraturan soal dana kampanye peserta Pemilu 2014 mendatang. Apa alasan KPU belum merampungkan peraturan tersebut? Ketika diminta tanggapannya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay beralasan peraturan tersebut masih pada proses perbaikan dan belum bisa diajukan ke DPR.
    • Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meningkatkan standar keamanan sertifikat hasil penghitungan suara (C1). Hal itu untuk memperkecil manipulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Dengan cara tersebut maka data tidak bisa dipalsukan dan digandakan. Selain itu, KPU berencana membangun sistem informasi yang nantinya bisa mencatat dan mempublikasikan dengan cepat hasil-hasil pemungutan suara di setiap tempat pemngutan suara (TPS).

Laporkan Cerita